BUPATI CIREBON SUNJAYA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG

NEWS

BUPATI CIREBON SUNJAYA MELAKUKAN PENCUCIAN UANG

 

LIPUTAN7 – JAKARTA | Mantan bupati cirebon sunjaya purwadisastra di duga melakukan pencucican uang dengan menyimpan uang rekening orang lain, membeli tanah dan membeli tujuh kendaraan .

Setidaknya akan lebih lama berada di dalam penjara. Belum tuntas menjalani hukuman karena suap, mantan Bupati Cirebon itu kini dijerat KPK lagi gara-gara melakukan pencucian uang.

KPK kembali mengingatkan kepala daerah untuk menghentikan praktik penerimaan gratifikasi dan menjalankan pemerintahan secara akuntabel, bersih, dan menerapkan praktik-praktik antikorupsi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers penetapan tersangka Sunjaya atas kasus barunya itu.

Dalam kasus baru ini, KPK menemukan aliran uang total Rp 51 miliar yang ternyata gratifikasi ke kantong Sunjaya selama menjadi bupati periode 2014-2019. Sumber gratifikasi itu berasal dari banyak hal, setidaknya disebutkan KPK terkait pengadaan barang dan jasa dari pengusaha hingga berbagai perizinan di lingkungan Pemkab Cirebon.

Baca juga : MAHASISWA DAN AKTIVIS DI TANGKAP

Menariknya, harta kekayaan yang dimiliki Sunjaya ternyata jauh dari jumlah pencucian uang yang dilakukan Sunjaya. Ditilik dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sunjaya tercatat terakhir menyetorkannya pada 2017.

Sebagian besar harta Sunjaya berupa tanah dan bangunan, yang nilainya Rp 15.994.759.350. Angka itu merupakan kumpulan dari 57 tanah dan bangunan milik Sunjaya yang tersebar di Cirebon, Jakarta, Bogor, dan Bekasi.

Selain itu, Sunjaya memiliki 9 mobil berbagai merek yang total nilainya Rp 1.775.000.000. Mobil termahal yang dimilikinya adalah BMW 3201 A/T tahun 2015 seharga Rp 700 juta. Lalu harta lainnya berupa uang kas Rp 4 miliar lebih dan harta lainnya.

Berikut beberapa siasat yang dilakukan Sunjaya:
-Ditempatkan di rekening atas nama pihak lain namun digunakan untuk kepentingan Sunjaya.
– Sunjaya melalui bawahannya memerintahkan pembelian tanah di Kecamatan Talun Cirebon sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 senilai Rp 9 miliar. Transaksi dilakukan secara tunai dan kepemilikan diatasnamakan pihak lain.
-Sunjaya juga memerintahkan bawahannya untuk membeli 7 kendaraan bermotor yang diatasnamakan pihak lain yaitu Honda H-RV, Honda B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi GS41.

Perbuatan-perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Sunjaya pun disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, Sunjaya telah divonis hukuman penjara selama 5 tahun denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Kala itu, dia menerima duit Rp 100 juta usai melantik Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Cirebon.

Salah seorang saksi yang dicegah KPK ke luar negeri terkait tindak pidana pencucian uang yang disangkakan pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra adalah pejabat pada perusahaan asal Korea Selatan (Korsel). KPK pun menyinggung tentang investasi.

Saksi yang dimaksud adalah atas nama Herry Jung sebagai General Manager Hyundai Engineering & Construction. Namun Syarif belum menyebut keterkaitan Herry dalam kasus tersebut.

Baca juga : REVISI UU KPK HANYA SETENGAH DI SETUJUI

Dalam kasus ini, Sunjaya diduga menerima gratifikasi yang totalnya kurang-lebih Rp 51 miliar. Salah satu sumber gratifikasi, disebut Syarif, terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 6,04 miliar.

Bupati mendekati kami melalui broker dan menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi kami, sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Jika tidak, kami bisa menghadapi denda yang berat. Jadi kami memberinya uang.

Perlu diinformasikan kerja sama antara KPK dan KPK Korea Selatan sudah sangat erat. Kami sering kirim officer ke sana dan saling tukar pikiran.

Kami ketahui, tapi apakah saatnya kami sampaikan, kayanya belum saatnya karena masih proses penyelidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *