MAHASISWA DAN AKTIVIS DI TANGKAP

NEWS

MAHASISWA DAN AKTIVIS DI TANGKAP

LIPUTAN7 – JAKARTA | Polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa saat demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan Gedung DPR. Polisi menghalau mahasiswa yang berusaha masuk ke area Gedung DPR.

Presiden Joko Widodo menyikapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Jokowi menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Namun belum sampai sehari, dua jurnalis sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) yang lantang menyuarakan ketidakadilan ditangkap polisi. Keduanya adalah Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu.

Polisi menuduh Dandhy menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sementara Ananda ditangkap karena menstransfer sejumlah dana ke mahasiswa sebelum demonstrasi besar terjadi.

Belum lagi mahasiswa yang masih ditahan kepolisian pascademonstrasi yang berujung ricuh di beberapa kota besar di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mempertanyakan komitmen Jokowi yang tidak dibarengi dengan tindakan nyata aparatnya. Dia menilai pemerintah tidak konsisten.

satu sisi bilang menjaga demokrasi, di sisi lain justru memberikan semacam pesan bahwa mahasiswa tidak boleh berdemonstrasi dengan melarang rektor, ristek dikti, penangkapan, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

Amnesti International Indonesia mencatat, 94 mahasiswa ditangkap usai demo di Jakarta. Dia juga menerima informasi tim bantuan hukum kesulitan memberikan pendampingan terhadap mahasiswa yang masih ditahan di Jakarta.

Mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini melihat, penangkapan terhadap mahasiswa dan dua aktivis ini sebagai bentuk pemerintah antikritik.

Ananda Badudu ditangkap jam 4 pagi. Padahal dia hanya melakukan semacam istilahnya penggalangan dana. Itu kan berarti seperti peringatan kalau ikut-ikutan protes sekarang ini bisa ditangkap seperti Dhandy atau bisa ditangkap seperti Ananda.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran keliru. Menurutnya, tindakan represif merupakan sikap pemerintah yang otoritarian.

Fickar menilai, penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi kritikan masih terpengaruh gaya rezim orde baru (orba). Dia pun meminta aparat kepolisian tidak berpolitik dan menjadi bagian dari kekuasaan.

Lebih lanjut, dia menyayangkan tindakan polisi menangkap Dandhy dan Ananda pada tengah malam dan dini hari, meski secara hukum tidak ada larangan penangkapan pada waktu tertentu jika ada kepentingan yang memaksa.

Fickar pun menyoroti pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dipersangkakan kepada Dandhy. Menurutnya, kepolisian berlebihan menerapkan pasal tersebut dalam kasus Dandhy.

karena mengidentifikasi info yang dapat menimbulkan permusuhan tidak jelas bentuknya. Demikian juga golongan masyarakat mana yang saling berhadapan menjadi musuh juga tidak jelas, karena itu penerapan pasal ini sangat multitafsir. Ketentuan pasal ini bersifat karet dan tidak jelas sehingga tidak relevan diterapkan pada masyarakat dan sistem kenegaraan yang demokratis.

Dengan begitu, Fickar menilai kekerasan serta penangkapan terhadap mahasiswa dan aktivis HAM sebagai indikasi rezim ini antikritik. “Indikator bahwa rezim pemerintahan ini menjurus pada otoritarian, memberangus kebebasan mengeluarkan pendapat dan kritik.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat harus didukung oleh aparat dan para membantunya.

Adi juga menyoroti penangkapan yang dilakukan terhadap Dhandy dan Ananda. Menurutnya, aparat kepolisian tidak bisa menerjemahkan komitmen Jokowi. Sebab, penangkapan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

Agar rezimnya tidak dicap antikritik, Adi mengatakan, Jokowi harus berani menegur aparat dan pembantu-pembantunya yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, jaminan konstitusi bagi kebebasan berpendapat tidak hanya sebatas komitmen verbal Presiden, tapi juga harus diimplementasikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya.

Guru besar ilmu politik itu menilai, penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Dhandy dan Ananda merupakan langkah sembrono. Dia berharap, penangkapan serupa tak terulang.

Penangkapan 2 Aktivis

Dhandy Dwi Laksono terganggu. Jurnalis sekaligus aktivis HAM itu ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam penangkapan kedua anggotanya tersebut. AJI menilai, penangkapan dan penetapan tersangka ujaran kebencian terhadap Dandhy adalah bentuk ancaman serius terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang telah dijamin oleh konstitus.

Aparat membawa surat penangkapan dan sedikit menjelaskan postingan Dandhy. Penyidik Polda Metro Jaya itu menjelaskan mengenai cuitannya di Twitter tentang Papua yang dianggap bermuatan kebencian.

Polisi yang berjumlah 4 orang itu lantas membawa Dandhy ke Polda Metro Jaya dengan Fortuner bernomor polisi D 216 CC. Sekitar lima jam diperiksa dengan 14 pertanyaan, Dhandy diizinkan pulang, namun tetap berstatus tersangka.

Penangkapan terhadap dua aktivis itu dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Namun Jokowi menolak bicara terkait penangkapan Dandhy dan Ananda. Saat para awak media meminta komentar terkait hal ini, Jokowi malah balik badan dan tak menanggapi pertanyaan.

Padahal Jokowi baru saja memberikan pernyataan terkait mahasiswa Kendari yang tewas saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.

Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pihaknya akan menghubungi Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penangkapan dua aktivis HAM tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *