PONSEL LUAR NEGERI TIDAK BISA DIGUNAKAN DI INDONESIA

NEWS

PONSEL LUAR NEGERI TIDAK BISA DIGUNAKAN DI INDONESIA

 

LIPUTAN7 РJAKARTA | Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemberlakuan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.

Pada tanggal 17 Agustus nanti rencananya akan diteken peraturan menteri dari masing-masing kementerian. Diketahui, Aturan IMEI ini digodok oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan.

“Pemberlakuannya nggak immediate. Kebijakannya ditetapkan Agustus ini, kalau 17 Agustus itu kira-kira target kebijakan, kalau pemberlakuannya nanti bicara dengan YLKI, operator, ekosistem, nggak bisa sembarangan,” tuturnya, ditemui usai melantik kepengurusan Asosiasi Olahraga Video Games Indonesia (AVGI) di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Dalam kesempatan ini, Rudiantara belum mengetahui update terbaru dari pembahasan regulasi yang akan jadi senjata untuk menekan peredaran ponsel black market (BM) di Indonesia dengan para operator seluler. Hal ini dikarenakan ia baru mendarat setelah tugas di luar negeri.

Kendati begitu, Menkominfo menyebutkan aturan yang dibuat akan difokuskan untuk memberikan manfaat bagi semua orang, termasuk masyarakat.

Lihat juga : JOKOWI UMUMKAN LOKASI IBU KOTA BARU

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menuturkan agar aturan IMEI ini harus dilihat secara komprehensif sehingga tidak merugikan para operator seluler.

Ririek mengaku sudah ada pertemuan antara para operator seluler dengan pemerintah. Tetapi dalam kesempatan tersebut belum ditemukan titik temunya.

Diketahui bahwa operator seluler akan berada di ujung sebagai eksekutor dari diberlakukannya aturan IMEI. Operator seluler dalam menonaktifkan ponsel ilegal di masyarakat.

Adapun untuk menonaktifkan ponsel ilegal berdasarkan database IMEI yang diberikan Kementerian Perindustrian, dibutuhkan peralatan khusus.

Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah menuturkan agar aturan IMEI ini harus dilihat secara komprehensif sehingga tidak merugikan para penyelenggara telekomunikasi.

Ririek mengaku sudah ada pertemuan antara para operator seluler dengan pemerintah. Tetapi dalam kesempatan tersebut belum ditemukan titik temunya.

Sebelumnya, Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail mengatakan, operator seluler yang menjalankan fungsinya dalam menonaktifkan ponsel BM saat aturan IMEI berlaku nanti, tidak diberi insentif.

Tujuh hal yang dimaksud itu adalah kesiapan Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (Sibina), database IMEI, pelaksana tes, sinkronisasi data operator seluler, sosialisasi, kesiapan SDM, dan SOP Kominfo, Kemenperin, Kemendag, dan operator seluler.

Kalau tergesa-gesa, nggak juga, karena kami sudah merencanakan ini sudah sejak lama. Dan ini juga sekalian memberikan pemahanan kepada masyarakat supaya mulai pilih-pilih, berhati-hati membeli HP, beli HP yang resmi itu juga yang membuat masyarakat tenang karena ada garansi resmi dan sebagainya.

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *