PEMKOT BATAM TOLAK 65 KONTAINER SAMPAH DARI AS

NEWS

PEMKOT BATAM TOLAK 65 KONTAINER SAMPAH DARI AS

LIPUTAN7- JAKARTA | Indonesia menjadi salah satu negara buangan sampah daur ulang.

Dari eropa dan Amerika sejak china menutup impor limbah mulai 2017,sampah impor ternyata mengandung bahaya.

Ternyata, tak sedikit material yang didatangkan bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun (B3). Misalnya, isi lima kontainer yang diimpor PT AS di Jawa Timur.

Berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan izin dari Kementerian Perdagangan,lima kontainer itu seharusnya hanya boleh memuat scrap kertas dengan kondisi bersih tidak terkontaminasi limbah B3 dan tidak tercampur sampah.

Namun, apa yang tertera di dokumen tak sama kenyataan. Isi peti kemas itu campur aduk tak karuan. Ada kemasan minyak goreng, botol bekas infus, sepatu jebol, wadah oli, popok bekas, botol minum plastik, hingga keran air.

Awal teridentifikasinya kontainer yang tertahan ini bermula dari kecurigaan pihak Ditjen Bea dan Cukai. Saat masuk ke pelabuhan, kontainer-kontainer milik PT AS tersebut dialihkan ke jalur merah, yang berarti memerlukan pemeriksaan lanjut.

Dalam pemeriksaan bersama KLHK, dalam 5 kontainer tersebut ditemukan impuritas atau limbah lainnya antara lain sepatu, kayu, pampers, kain, kemasan makanan minuman dan sejumlah keran plastik dalam jumlah yang cukup besar,” kata Karo Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi.

Karena itu, pemerintah Indonesia mengambil keputusan tegas dengan mengembalikan lima kontainer sampah impor ke negara asalnya, Amerika Serikat.

Re-ekspor itu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal bea dan Cukai pada Minggu 16 Juni 2019.

Soal masuknya sampah ke wilayah NKRI telah diatur melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan pengaturan pelarangan masuknya limbah B3 diatur melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara Internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993, di mana vokal poin dari konvensi Basel tersebut adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, KLHK.

Urusan sampah dan limbah menjadi persoalan serius di Indonesia. Presiden Joko Widodo berencana membawa persoalan tersebut ke forum internasional, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Thailand.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Jenderal Soedirman, Agus Haryanto mengatakan, pengiriman lima kontainer sampah impor ke negara asalnya merupakan simbol bahwa Indonesia tegas menolak dijadikan tempat sampah internasional.

Namun begitu, dia berharap kebijakan tersebut bukan hanya sebagai pencitraan pemerintah. Dia mengajak semua publik ikut mengawasi agar persoalan tersebut tidak berulang.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *