Ternyata Orang Yang Gangguan Jiwa juga Ikut Nyoblos sebanyak 3.500 Orang

Ternyata Orang Yang Gangguan Jiwa juga Ikut Nyoblos sebanyak 3.500 Orang

NEWS PILPRES

Ternyata Orang Yang Gangguan Jiwa juga Ikut Nyoblos sebanyak 3.500 Orang

 

Ternyata Orang Yang Gangguan Jiwa juga Ikut Nyoblos sebanyak 3.500 Orang

 

 

Liputan 7 – JAKARTA | Ternyata Orang Yang Gangguan Jiwa juga Ikut Nyoblos sebanyak 3.500 Orang 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan bahwa semua penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental (gangguan jiwa) memiliki hak suara dalam pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Diperkirakan lebih dari 3.500 orang dengan gangguan jiwa terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu tahun 2019 ini.

Kabar tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ada

Tanggapan negatif, baik dalam bentuk pernyataan penolakan, merendahkan, dan menjadikannya lelucon. Merespons hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Eka Viora memberikan penjelasan.

“Iya, soal ODGJ yang akan ikut Pemilu 2019 memang heboh. Banyak pro kontra karena kurangnya pemahaman masyarakat. Ada stigma negatif dan diskriminasi,” jelas Eka , Senin, (8/4/2019).

ODGJ juga punya hak pilih yang sama seperti halnya warga negara. Hak pilih ODGJ sudah tercantum dalam hak asasi manusia pada orang dengan disabilitas seperti yang telah dijamin oleh Undang-Undang No 7 Tahun 1917 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan perundangan lainnya.

Kesempatan memberikan suara hak pilih bagi ODGJ di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1955. Ada beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia soal hak suara ODGJ. Diantaranya Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2, lalu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 yang terkait Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum–menghilangkan 2 pasal dalam PKPU no 11 tahun 2018.

“Ada pasal 3 ayat 2 poin C menyatakan pemilih sedang tidak terganggu jiwanya, serta pasal 3 ayat 4 yang mengharuskan orang dengan gangguan jiwa membawa surat keterangan dokter untuk bisa memilih,” papar Eka dalam keterangan rilis.

Selain itu, regulasi lain meliputi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2; dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148.

Soal angka 3.500 ODGJ, Eka menilai, angka ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, ada lebih dari 500 000 ODGJ.

 

BACA BERITA LAINYA : 

Prabowo Ingin Menang Dari Jokowi Selisih 25% dari Hasil Suara

Survei Terbaru Jokowi Menangkan Suara 55.4 Persen dan Prabowo 37.4 Persen

 

  • BERITA HARI INI
  • BERITA TERKINI
  • BERITA INDONESIA
  • PRABOWO
  • JOKOWI
  • SANDIAGA UNO
  • INFO HARI INI
  • INFO TERKINI
  • INFO TERBARU
  • SUMBER BERITA
  • ODGJ

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *